Datuk Seri Taufik menambahkan bahwa perjuangan DIR sudah masuk ke DPR RI dan kini menjadi bagian dari pembahasan sebagai hak inisiatif DPR RI. Tujuan DIR, katanya, adalah menjadikan Riau sebagai daerah tamadun Melayu yang diakui secara konstitusional.
Seniman dan budayawan Riau itu juga mengingatkan kembali kontribusi besar Riau saat awal kemerdekaan, ketika sembilan kerajaan di Riau menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Salah satu yang paling bersejarah adalah Kerajaan Siak, saat itu Sultan Syarif Kasim II menyumbang 13 juta gulden, menyerahkan harta dan kedaulatan, serta menyerahkan pengelolaan pertambangan minyak yang saat itu produksinya mencapai sekitar 50 ribu barel per hari.
“DIR adalah bentuk pengakuan atas sumbangsih besar Riau yang selama ini belum sepenuhnya diakui,” ungkap Datuk Seri Taufik.
Dalam sesi dialog, Timbalan DPH LAMR Datuk H. Tarlaili meminta agar DPP PBB dapat membuka akses pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra guna memperkuat perjuangan hak masyarakat adat dan Daerah Istimewa Riau di tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP PBB Yuri Kemal Fadhlullah, S.H., M.H., menyampaikan bahwa perjuangan DIR memerlukan tiga hal utama, yakni diplomasi, regulasi, dan momentum.
“Kami tidak ingin perjuangan ini hanya menjadi konsumsi politik saat kampanye. Sepulang dari Riau, kami akan menyampaikan keinginan LAMR untuk bertemu langsung dengan Pak Yusril,” katanya.
Ia menegaskan, kedatangan DPP PBB ke LAMR bukan hanya untuk kepentingan politik, tetapi sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Riau untuk membuka akses dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
👁️ 3x ditayangkan. 🔥 3x dilihat di minggu ini
